Catut Nama Lembaga Adat, Andrie Ellia: 'Pemalsuan' Sudah Diserahkan ke LBH MADN

PALANGKA RAYA - Beredarnya surat yang mengatas namakan Majelis Dewan Adat Dayak (MADN) perihal penerbitan buku berjudul "Menjaga dan Melestarikan Budaya Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Atas Kehadiran IKN di Pulau Kalimantan", di media sosial group Whatshap baru - baru ini.

Surat berkop MADN ini menyebutkan akan menerbitkan buku dalam rangka menjaga kedamaian dan persatuan untuk menarik serta melindungi investor yang akan berinvestasi di Kalimantan.

Baca juga: Prof. Anne-Wil Harzing: Pengembang Journal Quality List dan Kontribusinya dalam Penelitian Manajemen Internasional

Diketahui surat tersebut ditujukan ke salah satu Perusahaan PT Berkat Bumi Persada, tertanggal 5 Juli 2023.

Baca juga: Fase Kepulangan, 42.605 Jemaah Tiba di Tanah Air

Diduga ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal MADN Drs Yakobus Kumis, MH, dengan bahasa dalam narasi surat tersebut menghimbau kepada instansi, perusahaan BUMD/BUMN maupun para relasi untuk bisa berpartisipasi mendukung penerbitan buku tersebut dengan melampirkan sejumlah nilai uang yang harus dibayarkan berupa pemasangan iklan dibuku tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MADN Andrie Ellia Embang, melalui pres rilis menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat dan khususnya Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah (Kalteng), bahwa apa yang beredar terkait surat itu adalah tidak benar dan dihimbau agar masyarakat menemukan hal tersebut bisa segera melaporkan ke pihaknya.

Baca juga: Menteng Asmin:  Tingkatkan PAD Palangka Raya, Pengelolaan Parkir Harus Melalui Sistim Lelang

 "Saya himbau agar masyarakat Adat Dayak Kalteng tidak terprovokasi akan hal itu, dan setelah saya kontak sekjen MADN. Itu pemalsuan, " kata Wasekjen MADN, Andrie Ellia kepada media ini, Rabu malam (13/09).

Andrie Ellia juga menyampaikan bahwa pihak MADN selaku korban akan oknum yang dengan sengaja mengatas namakan Lembaga Adat ini, sudah menyerahkan ke bidang bagian hukum MADN yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MADN.

Baca juga: Fase Kedatangan Jemaah Haji selesai, Keterserapan Kuota Indonesia Capai 99,6 persen

Karena menurutnya hal ini sudah mencoreng nama baik Lembaga MADN selaku penyokong kedaulatan Budaya Masyarakat Adat Dayak di Republik Indonesia.

Diduga adanya surat berbentuk proposal mengatas namakan MADN sekaligus yang bertanda tangan, sekjen MADN Drs Yakobus Kumis, MH, dipalsukan.

Baca juga: Empat Kali Beredar Ulang Foto Salah Cetak Al-Kahfi: 8, Ini Penjelasan Kemenag

 "Beliau bersama LBH MADN, segera mempersiapkan langkah selanjutnya. Terima Kasih, " tutup Andrie Ellia Embang ini mengakhiri press rilisnya kepada media ini.